Pembangunan rumah susun

Pembangunan rumah susun untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu kebutuhan papan (tempat tinggal). Hal ini tidak dapat dibantah bahwa masyarakat perkotaan, khususnya yang berpenghasilan rendah sangat membutuhkannya. Dalam pasal 5 UURS disebutkan bahwa rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat keperluan dan kemampuan masyarakat terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Pembangunan rumah susun di sesuaikan dengan keperluan dan kemampuan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah baik mengenai jumlah, kualitas bangunan, lingkungan maupun persyaratan dan tatacara untuk memperolehnya. Pembangunan rumah susun sesuai dengan tujuan pembangunan perumahan rumah susun sebagai mana yang di atur dalam pasal 3 UURS.

Pembanguna rumah susun harus memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administrative yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang rumah susun. Persyaratan teknis rumah susun lebih berat daripadda pembangunan bagunan gedung biasa, karenamengenai bangunan gedung bertingkat yang akan dihuni banyak orang, hingga perlu di jamin keamanan dan keselamatan serta kenikmatan dalam penghuniannya. Berkaitan dengan persyaratan teknis dan administrasi dalam pembangunan rumah susun menurut boedi harsono (2005), pihak PPRS wajib mempunyai ijin mendirikan banguna(IMB) dari pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Untuk memperoleh IMB, PPRS wajib menyerahkan :

1.     Sertifikat hak atas tanah dari tanah di atas mana akan dibangun bangunan gedung yang bersangkutan atas nama PPRS

2.     Rencana tapak yaitu rencana tata letak banguna yang akan dibangun

3.     Gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertical dan horizontal dari setiap satuan rumah susun(SRS) serta lokasinya

4.     Gambar rencana sturktur beserta perlindungannya

5.     Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian-bagian bersama, tanah bersama dan benda bersamanya

6.     Gambar rencana jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air limbah dan lain-lainnya, demikian juga instalasi dan perlengkapannya

7.     Nilai perbandingan proporsional dari setiap SRS

Dalam PP nomor 4 tahun 1988 secara rinci disebut lebih lanjut berbagai persyaratan teknis dan administrative yang wajib dipenuhi dalam pembangunannya, misalnya tiap SRS harus mempunyai sarana penghubung ke jalan umum, tanpa menggangu dan tidak boleh melalui SRS yang lain. SRS berada padda permukaan tanah. Untuk memungkinkan mendapat cahaya langsung secara alami, SRS untuk hunian yang merupakan bagian dari rumah susun yang dibangun dalam suatu lingkungan, tidak dibenarkan dibangun dibawah permukaan tanah, tapi dimungkinkan bagi SRS yang bukan hunian. Tetapi dalam hal yang demikian harus dipenuhi berbagai persyaratan mengenai konstruksi, peredaaran udara, hubungan kedalam maupun keluar serta pengaman apabila terjadi hal-hal yang membahayakan.

Dalam rangka pemberian kesempatan berusaha, pembangunan rumah susun dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara atau daerah,koperasi, dan badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang itu serta swadaya masyarakat dengan berpedoman pada asas pemerataan dan kejangkauan. Menurut boedi harsono (2005) bahwa badan usaha milik swasta yang dimakasud di atas harus merupakan badan hukum Indonesia, yang bermodal murni nasional atau merupakan usaha patungan dengan modal asing, seusai ketentuan mengenai penanaman modal asing.

Penyelenggara pembanguna rumah susun (PPRS) harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah, di atas mana rumah susun yang bersangkutan dibangun.karena selain itu akan menjadi pemilik bagunan gedung yang dibangunnya, ia sejak sebelum rumah susun tersebut dibangun harus sudah menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.